Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Padang Panjang Tahun 2010

Otonomi daerah, dengan segala kekurangan yang masih ada, pada dasarnya memberikan wewenang yang lebih besar kepada daerah Kabupaten/Kota untuk mengambil kebijakan, merencanakan kegiatan dan membuat program pembangunan fisik dan non fisik bagi daerahnya masing-masing. Dalam melaksanakan fungsi perencanaan ini, daerah Kabupaten/Kota sangat memerlukan berbagai macam data sektoral maupun lintas sektor. Tanpa data, sangat mustahil dapat dibuat sebuah perencanaan yang baik. Badan Pusat Statistik (BPS), sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai institusi yang diberi kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan statistik berdasarkan Undang-undang Statistik no. 16 tahun 1997, sangat berkepentingan untuk menyediakan beragam data yang dibutuhkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, keberadaan BPS di daerah tentunya harus mendukung sepenuhnya ketersediaan data yang diperlukan untuk perencanaan di daerah. Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kota Padang Panjang tahun 2009 ini merupakan salah satu wujud komitmen BPS dalam mendukung pemerintah Kota Padang Panjang dengan menyediakan data layak, akurat, tepat waktu dan berkualitas.